Dpr Indonesia 2024

Komisi XIIIHukum dan HAM

1. Kementerian Hukum2. Kementerian HAM3. Kementerian Sekretariat Negara4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan5. Komnas HAM6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)9. Sekretariat Jenderal DPR10. Sekretariat Jenderal DPD11. Sekretariat Jenderal MPR12. Sekretariat Kabinet13. Kantor Staf Presiden (KSP)

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

-- Sebanyak 575 Anggota DPR RI hasil Pemilu 2019 sah dilantik pada hari ini di Gedung 'Kura-kura', Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Selasa (1/10). Mereka akan bekerja untuk periode 2019-2024.

Sejak pagi, satu persatu anggota legislatif berduyun-duyun memasuki gedung yang sudah berdiri sejak 1965 itu. Sebanyak 575 Anggota DPR RI hasil Pemilu 2019 itu lantas menempati posisi duduknya masing-masing guna mengikuti prosesi pelantikan.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 98/P/2019 tentang peresmian anggota DPR periode 2019-2024 oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah itu, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali pun mengambil tempat di sisi podium. Sejumlah perwakilan anggota DPR maju ke depan podium sidang. Masing-masing tokoh agama lantas mengambil tempat berdiri di samping para perwakilan anggota DPR terpilih itu dengan membawa kitab suci.

Para anggota DPR pun disumpah. Para legislator baru itu mengucapkan janji dan sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

"Apakah saudara bersedia bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara masing-masing," ujar Hatta kepada wakil rakyat baru itu.

Mendengar pertanyaan itu, seluruh wakil rakyat baru itu menyatakan kesediaannya.

"Bersedia," jawab mereka serempak.

Hatta lalu mengingatkan kembali sumpah atau janji itu harus ditepati untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Setelah itu, Hatta pun menuntun pembacaan sumpah secara perlahan-lahan agar bisa diikuti para wakil rakyat.

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Setelah itu, prosesi kemudian dilanjutkan oleh penandatangan Berita Acara Sumpah/Janji Anggota DPR secara simbolis yang disaksikan Ketua MA. Pascapengucapan sumpah dan penandatanganan berita acara itu, proses pelantikan DPR masa jabatan 2019-2024 pun telah paripurna.

Ada 575 anggota DPR Ri terpilih periode 2019-2024. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat setidaknya 56 persen dari 575 anggota dewan terpilih periode 2019-2024 merupakan petahana. Artinya, anggota dewan periode 2014-2019 masih mendominasi kursi dewan yang terhormat di DPR periode 2019-2024 ketimbang anggota yang baru.

Para anggota DPR masa bakti 2019-2024 ini pun akan bekerja, salah satunya menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) warisan anggota dewan masa bakti sebelumnya seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba). Pewarisan pembahasan RUU itu dimungkinkan setelah anggota DPR periode 2014-2019 mengesahkan revisi UU Peraturan Pembentuk Perundang-undangan (PPP) pada 24 September lalu.

Komposisi fraksi di DPR periode 2019-2024, PDIP mendapatkan porsi terbesar dengan 128 kursi. Ia disusul Golkar dengan 85 kursi, Gerindra dengan 78 kursi, NasDem dengan 59 kursi. Setelah itu ada PKB dengan 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS dengan 50 kursi, PAN dengan 44 kursi, lalu terakhir PPP dengan 19 kursi.

Terlihat, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran kabinetnya menghadiri prosesi tersebut. Tak hanya itu, sejumlah tokoh dan mantan pejabat tinggi negara menghadiri proses pelantikan DPR tersebut.

wajah lama dan 273 wajah baru

Dikutip dari keterangan resmi KPU, dari 580 anggota DPR ada 307 anggota yang dilantik merupakan wajah lama yang sebelumnya sudah pernah menjabat. Mereka di antaranya ada Prananda Surya Paloh, Yasonna Laoly, Ahmad Sahroni hingga Edhie Baskoro Yudhoyono.

Sementara, 273 kursi DPR lainnya atau 47 persen dari total anggota diisi wajah baru dan juga artis. Mereka di antaranya ada Once Mekel, Uya Kuya, Melly Goeslaw, Verrel Bramastya hingga Denny Cagur.

Komisi VIIIAgama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

1. Kementerian Agama2. Kementerian Sosial3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KP/AI)5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)8. Badan Pengelola Keuangan Haji (PH)

Persentase keterwakilan perempuan tertinggi

Keterwakilan perempuan dalam DPR RI 2024-2029 mencapai angka tertinggi dalam sejarah yakni sebesar 22,1 persen. Meski demikian, jumlah ini masih belum mencapai kuota 30 persen yang diamanatkan dalam kebijakan afirmatif.

Bahkan masih terdapat 16 daerah pemilihan yang tidak memiliki wakil perempuan.

Partai NasDem tercatat sebagai satu-satunya partai yang berhasil memenuhi kuota lebih dari 30 persen keterwakilan perempuan di DPR.

Sedangkan, PDIP yang berhasil merebut kursi terbanyak dalam jajaran anggota dewan memiliki sebanyak 27 caleg perempuan yang berhasil lolos, mencakup 24,55 persen dari total perolehan kursi partai tersebut.

Buku Kumpulan Esai Parlemen Remaja 2021

Remaja Di Era Kebebasan Informasi: Siaran Berkualitas, Masyarakat Cerdas

Komisi XIIEnergi & Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral2. Kementerian Lingkungan Hidup3. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)6. Dewan Energi Nasional (DEN)7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi VIIPerindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi

1. Kementerian Perindustrian2. Kementerian Pariwisata3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf4. Kementerian UMKM5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)6. Lembaga Penyiaran Publik RRI7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

PPP gagal masuk parlemen

Salah satu kejutan terbesar dalam Pemilu Legislatif 2024 adalah kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah, PPP tidak memiliki wakil di DPR RI.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam Rapat Pleno Terbuka pada Minggu (25/8), mengumumkan bahwa suara sah nasional mencapai 151.793.293 suara, dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen atau setara dengan 6.071.731 suara.

Sedangkan, PPP hanya memperoleh 5.878.708 suara menurut penghitungan KPU RI.

Partai lain yang juga tak berhasil memenuhi ambang batas ini antara lain Partai Buruh, Partai Gelora, Hanura, PKN, Partai Garda Republik Indonesia, PBB, PSl, Perindo dan Partai Ummat.

Sebanyak 580 orang resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 pada Selasa (1/10) hari ini.

Dari 580 anggota DPR yang dilantik, PDIP kembali menjadi partai dengan perolehan kursi paling banyak. Partai Banteng itu meraih kursi sebanyak 110.

Posisi kedua diikuti oleh Golkar yang merengkuh sebanyak 102 kursi. Kemudian Gerindra berada di posisi ketiga dengan memperoleh sebanyak 86 kursi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

NasDem berada di posisi keempat dengan raihan kursi sebanyak 69 yang dibuntuti langsung oleh PKB dengan perolehan kursi sebanyak 68.

Hasil raihan kursi tersebut membuat PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, dan PKB memiliki hak untuk menduduki kursi pimpinan DPR di periode 2024-2029.

Berikut sejumlah fakta menarik yang dirangkum CNNIndonesia.com terkait DPR periode 2024-2029:

Relasi kerabat politik

Dinasti politik masih menunjukkan pengaruh besar dalam komposisi DPR RI periode ini, dengan sejumlah anggota terafiliasi dengan keluarga politik.

Relasi-relasi ini mencakup hubungan ayah-anak, suami-istri, hingga paman-keponakan yang umumnya berasal dari daerah dengan basis suara kuat untuk partai-partai besar.

Beberapa contoh yang mencolok adalah keberhasilan anak dari Puan Maharani, yakni Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari, yang terpilih sebagai anggota DPR.

Selain itu, istri dari anggota DPR RI periode 2014-2019 Victor Laiskodat juga berhasil menduduki kursi di Senayan.

Anggota dewan dari Fraksi PDI-Perjuangan, Puan Maharani kembali ditetapkan menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Kemudian untuk wakil ketua DPR RI diisi oleh Adies Kadir dari Fraksi Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra, Saan Mustopa dari Fraksi NasDem, dan Cucun Syamsurijal dari Fraksi PKB.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Sementara DPR Guntur Sasono meminta persetujuan para anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut terkait komposisi pimpinan DPR 2024-2029.

"Apakah dapat disetujui dan diterapkan sebagai ketua dan wakil ketua DPR RI masa keanggotaan 2024-2029, saya minta pendapat, setuju?" kata Guntur.

"Setuju," jawab para anggota dewan yang hadir.

Setelah ditetapkan, para pimpinan DPR baru ini diambil sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin.

Berikut daftar pimpinan DPR 2024-2029:

Puan Maharani dari Fraksi PDI-Perjuangan

Adies Kadir dari Fraksi GolkarSufmi Dasco Ahmad dari Fraksi GerindraSaan Mustopa dari Fraksi NasDemCucun Syamsurijal dari Fraksi PKB

Regulasi soal komposisi pimpinan DPR ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD atau UU MD3.

Berdasarkan UU tersebut pimpinan DPR terdiri dari satu orang ketua dan empat orang wakil ketua.

UU itu juga mengatur ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari parpol yang mendapatkan kursi terbanyak pertama di DPR.

Sementara, Wakil Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari parpol yang mendapatkan kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Jl. Pancoran Timur II No.4 12, RT.12/RW.2, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 akan tetap mengikuti aturan Mahkamah Konstitusi menyusul pembatalan sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Politisi dari Faksi Gerindra itu menyebut proses pembahasan revisi UU Pilkada harus melalui tahapan yang diatur tata tertib DPR.

“Karena pada hari Selasa, 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada, maka yang berlaku keputusan MK, judicial review (pengujian UU) yang diajukan Partai Buruh dan Gelora," kata Sufmi saat berbicara dalam konferensi pers di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (22/8) malam.

Dia menegaskan revisi UU Pilkada masih akan terus dikaji dalam periode ke depan, untuk "menyempurnakan pelaksanaan pilkada."

Namun, kepada kantor berita Reuters, Sufmi mengatakan pembahasan revisi RUU Pilkada ada berlanjut pada masa sidang DPR berikutnya. Artinya, pembahasan akan dilanjutkan setelah Presiden Joko Widodo menyelesaikan masa jabatan kedua dan terakhirnya pada Oktober nanti.

DPR sedianya menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan revisi UU Pilkada, Kamis (22/8) ini, tetapi sidang ditiadakan setelah jumlah peserta rapat tak kuorum.

Istana Kepresidenan menyebut DPR dan pemerintah akan mengikuti aturan terakhir, yakni putusan MK, jika tak ada pengesahan revisi UU Pilkada hingga 27 Agustus.

Demonstrasi pecah di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia, menuntut menuntut DPR untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Serentak 2024.

Namun, DPR melalui Badan Legislasi sedang mengkaji revisi UU Pilkada dengan mengikuti aturan Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat.

Polisi dilaporkan mulai memukul mundur massa demonstran yang masih berada di seputar area kompleks parlemen di Senayan per pukul 19.00 WIB.

Jalan protokol dan tol dalam kota di Senayan lumpuh total. [ge/dw/ft]

Sdr  Drs. H. Sirajuddin Sewang menjadi calon legislatif untuk DPR pada Pemilu 2004. Dia menjadi calon Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sulsel I. Total suara sah pada pemilihan umum untuk DPR dari Sulsel I adalah 3.285.203. Sdr Drs. H. Sirajuddin Sewang menerima 25.988 suara, Jumlah suara ini merupakan 0.79 persen dari semua suara sah di daerah pemilihan ini. BPP yang dicapai calon ini adalah 0.09 Dalam daftar calon partai Golkar. Sdr Drs. H. Sirajuddin Sewang menjadi calon nomor 11 dari Partai Golkar.

Di Daerah Pemilihan Sulsel I Golkar meraih suara sah 584.629 suara. Di antara suara ini sebanyak 1.505.753 suara diberikan langsung kepada salah satu calon partai Golkar sedangkan suara pemilih yang diberikan kepada partai saja sebanyak 921.124 suara di Daerah Pemilihan Sulsel I. Dengan demikian sebanyak 28.04 persen pemilih Golkar di daerah pemilihan Sulsel I memilih salah seorang calon dari partainya.

Anggota DPR yang dipilih di Daerah Pemilihan daerah Sulsel I adalah sebagai berikut: